Wednesday, May 15, 2019
Penyebab Runtuhnya Orde Baru
Orde baru identik dengan nama Soeharto, salah satu presiden di Indonesia dengan masa pemerintahan yang cukup lama yakni antara tahun 1967 sampai 1998.
Pada masa pemerintahan orde baru Indonesia memng mengalami masa kejayaannya, namun begitu pasti ada fase kemunduran dari sebuah rezim.
Ada banyak hal yang membuat rezim pemerintahan orde baru mengalami kejatuhan, ini karena banyaknya masalah yang kompleks terjadi di masyarakat
# Faktor Penyebab
1. Krisis Moneter
Sekitar juli 1997 nilai tukar rupiah yang turun dari angka Rp 2.575 per USD menjadi Rp 2.603 per USD. Justru merosot tajam di angka Rp 5.000 per USD pada akhir desember, dan justru sangat terpuruk tajam di angka Rp 16000 per USD pada maret 1998. Ini membuat seluruh masyarakat di indonesia dan seluruh penanam modal merasa panik yang akhirnya membuat mereka menarik semu saham yang telah ditanam di Indonesia. Keadaan ekonomi yang kacau menyebabkan masalah dimana-mana stabilitas nasional sungguh terguncang dan kacau.
Orde baru identik dengan nama Soeharto, salah satu presiden di Indonesia dengan masa pemerintahan yang cukup lama yakni antara tahun 1967 sampai 1998.
Pada masa pemerintahan orde baru Indonesia memng mengalami masa kejayaannya, namun begitu pasti ada fase kemunduran dari sebuah rezim.
Ada banyak hal yang membuat rezim pemerintahan orde baru mengalami kejatuhan, ini karena banyaknya masalah yang kompleks terjadi di masyarakat
# Faktor Penyebab
1. Krisis Moneter
Sekitar juli 1997 nilai tukar rupiah yang turun dari angka Rp 2.575 per USD menjadi Rp 2.603 per USD. Justru merosot tajam di angka Rp 5.000 per USD pada akhir desember, dan justru sangat terpuruk tajam di angka Rp 16000 per USD pada maret 1998. Ini membuat seluruh masyarakat di indonesia dan seluruh penanam modal merasa panik yang akhirnya membuat mereka menarik semu saham yang telah ditanam di Indonesia. Keadaan ekonomi yang kacau menyebabkan masalah dimana-mana stabilitas nasional sungguh terguncang dan kacau.
2. Utang Luar Negeri
Utang dari luar negeri yang dimiliki Indonesia semakin memperparah kondisi keuangan Indonesia. Walaupun sesesungguhnya utang tersebut bukanlah utang pemerintah saja namun juga utang yang dimiliki pihak swasta. Utang Indonesia hingga 6 februari 1998 mencapai USD 63,462 milliar, sedangkan utang yang dimiliki pihak swasta mencapai USD 73,962 milliar.
3. Penyimpangan UUD
Menurut UUD 1945, terutama dalam pasal 33 bahwa sistem perekonomian dijalankan dengan asas demokrasi ekonomi. Namun dalam kenyataannya yang terjadi justru dikusai oleh sebagian orang saja yakni para konglomerat dan terjadi monopoli ekonomi, atau dengan kata lain sistem ekonomi yang dijalankan merupakan sistem kapitalis.
4. Krisis Politik
Sistem politik di Indonesia pada masa orde baru yang sarat dengan KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme). Pada masa orde baru, kekuatan politik pun dibatasi. Seperti terlihat pada penyederhanaan partai politik yang hanya menjadi tiga partai saja yakni PPP, PDI dan Golongan Karya.
Sistem politik di Indonesia pada masa orde baru yang sarat dengan KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme). Pada masa orde baru, kekuatan politik pun dibatasi. Seperti terlihat pada penyederhanaan partai politik yang hanya menjadi tiga partai saja yakni PPP, PDI dan Golongan Karya.
5. Krisis Sosial
Keadaan sosial masyarakat yang majemuk menghadirkan masalah yang kompleks. Pembangunan yang tidak merata pada sebagian besar masyarakat pun menjadi pemicu terjadinya diskriminasi. Masalah sosial ini bersumber dari kesenjangan sosial yang ada dimasyarakat, terutama dengan adanya program transmigrasi. Meningkatnya transmigrasi penduduk pulau jawa ke wilayah pulau kalimantan, sulawesi dan irian jaya yang difasilitasi oleh pemerintah ternyata memiliki dampak negatif
Keadaan sosial masyarakat yang majemuk menghadirkan masalah yang kompleks. Pembangunan yang tidak merata pada sebagian besar masyarakat pun menjadi pemicu terjadinya diskriminasi. Masalah sosial ini bersumber dari kesenjangan sosial yang ada dimasyarakat, terutama dengan adanya program transmigrasi. Meningkatnya transmigrasi penduduk pulau jawa ke wilayah pulau kalimantan, sulawesi dan irian jaya yang difasilitasi oleh pemerintah ternyata memiliki dampak negatif
6. Praktek-praktek KKN
Berkurangnya rasa simpati masyarakat akibat praktek-praktek KKN yang seolah dihalalkan oleh pemerintah tanpa ada rasa sungkan ataupun malu. Krisis ini pun membuat para investor menarik seluruh modal yang ditanamkan di Indonesia secara besar-besaran yang semakin membuat Indonesia terjebak dalam krisis berkepanjangan
Berkurangnya rasa simpati masyarakat akibat praktek-praktek KKN yang seolah dihalalkan oleh pemerintah tanpa ada rasa sungkan ataupun malu. Krisis ini pun membuat para investor menarik seluruh modal yang ditanamkan di Indonesia secara besar-besaran yang semakin membuat Indonesia terjebak dalam krisis berkepanjangan
7. Tragedi Trisakti
Aksi demo yang dilakukan oleh mahasiswa trisakti beserta dosen dan staf kampus yang diikuti oleh lebih dari 10.000 mahasiswa dan digelar pada 12 mei 1988 yang pada intinya meminta pemerintah melakukan reformasi disegala bidang baik pemerintahan, ekonomi maupun politik yang menginginkan diadakannya sidang istimewa MPR. Namun aksi damai ini dinodai dengan adanya penembakan oleh aparat terhadap empat mahasiswa Trisakti yakni Hendriawan Sie, Heri Hartanto, Elang Mulya Lesmana, dan Hafidin Royan.
Aksi demo yang dilakukan oleh mahasiswa trisakti beserta dosen dan staf kampus yang diikuti oleh lebih dari 10.000 mahasiswa dan digelar pada 12 mei 1988 yang pada intinya meminta pemerintah melakukan reformasi disegala bidang baik pemerintahan, ekonomi maupun politik yang menginginkan diadakannya sidang istimewa MPR. Namun aksi damai ini dinodai dengan adanya penembakan oleh aparat terhadap empat mahasiswa Trisakti yakni Hendriawan Sie, Heri Hartanto, Elang Mulya Lesmana, dan Hafidin Royan.
8. Diskriminasi
Sikap diskriminatif pemerintah terhadap masyarakat keturunan Tiong hoa, sejak 1967 warga Tiong hoa dilarang mengeluarkan pendapat dan dianggap sebagai orang asing serta tak diakui sebagai warga negara Indonesia dan bahkan kedudukan mereka berada dibawah warga asli atau pribumi. Ini secara tersirat telah menghapuskan hak-hak mendasar yang dimiliki warga Tiong hoa. Dan tentu saja mencederai sejarah HAM dan juga tentunya sangat merusak makna dan sejarah bhinneka tunggal ika itu sendiri.
Sikap diskriminatif pemerintah terhadap masyarakat keturunan Tiong hoa, sejak 1967 warga Tiong hoa dilarang mengeluarkan pendapat dan dianggap sebagai orang asing serta tak diakui sebagai warga negara Indonesia dan bahkan kedudukan mereka berada dibawah warga asli atau pribumi. Ini secara tersirat telah menghapuskan hak-hak mendasar yang dimiliki warga Tiong hoa. Dan tentu saja mencederai sejarah HAM dan juga tentunya sangat merusak makna dan sejarah bhinneka tunggal ika itu sendiri.
