Pergerakan Nasional
A. Pengertian Pergerakan Nasional
Pengertian dari kata pergerakan nasional adalah sebuah perjuangan yang
dilakukan oleh organisasi, dengan cara yang modern ke arah perbaikan hajat
hidup bangsa Indonesia yang disebabkan oleh rasa tidak puas pada keadaan masyarakat. Gerakan yang dijalankan tidak terbatas hanya
untuk memperbaiki taraf hidup bangsa saja, tetapi juga mencakup berbagai
gerakan di beragam sektor. Seperti misalnya sosial, ekonomi, pendidikan,
keagamaan, kebudayaan, wanita, pemuda dan lain-lain.
Masa pergerakan yang menggerakkan identitas nasional sudah ada sejak tahun 1908-1942 yang dibagi dengan tiga tahap, diantaranya yaitu :
Masa pergerakan yang menggerakkan identitas nasional sudah ada sejak tahun 1908-1942 yang dibagi dengan tiga tahap, diantaranya yaitu :
- Masa pembentukan (1908-1920), di masa itu berdiri beberapa organisasi seperti Budi Utomo, Sarekat Islam dan Indische Partij.
- Masa yang radikal atau non kooperatif (1920-1930) saat itu berdiri organisasi seperti Partai Komunis Indonesia (PKI), Perhimpunan Indonesia (PI) dan Partai Nasional Indonesia (PNI).
- Masa moderat atau kooperatif (1930-1942), dengan organisasi yang berdiri saat itu yaitu Parindra, Partindo dan Gapi. Selain itu juga ada beberapa organisasi keagamaan, oranisasi pemuda dan organisasi perempuan
B. Tujuan Pergerakan Nasional
Berikut ini tujuan dari Pergerakan Nasional yaitu untuk:
Berikut ini tujuan dari Pergerakan Nasional yaitu untuk:
- Mencapai kemajuan serta derajat bangsa melalui pendidikan serta kebudayaan.
- Menumbuhkan dan meningkatkan jiwa integritas seluruh golongan dalam memajukan tanah air, yang dilandasi dengan jiwa nasional, dalam rangka mempersiapkan diri ke arah kehidupan rakyat yang merdeka.
- Indonesia yang merdeka atas dasar kekuatannya sendiri, Marhaenisme, dan azas non kooperatif.
- Menjalankan beberapa aksi politik.
- Meningkatkan kesejahteraan rakyat.
- Mencapai Indonesia raya dengan cara mempererat tali persaudaraan diantara para pemuda, dan membangkitkan rasa cinta tanah air, bangsa dan budaya Indonesia.
- Menyatukan gerakan pemuda di seluruh Indonesia
C. Bentuk Pergerakan Nasional
1. Budi Utomo
Di abad ke 20 mahasiswa tersebar di banyak kota besar di Indonesia. Salah satunya yaitu sekolah kedokteran yang terkenal yaitu STOVIA atau School tot Opleideing van Inlandsche Aartsen. Yang saat itu berlokasi di Jakarta. Lalu para mahasiswa di sekolah itu sepakat untuk memperjuangkan nasib bangsa Indonesia, melalui pendidikan.
Organisasi yang satu ini dibentuk di Bandung tanggal 17-18 Desember 1927. Keanggotaan dari PPPKI meliputi beberapa organisasi lainnya seperti Partai Sarekat Islam Indonesia (PSII), Budi Utomo, PNI, Pasudan, Sumatranen, Kaum Betawi dan Kaum Studi Indonesia.
Di abad ke 20 mahasiswa tersebar di banyak kota besar di Indonesia. Salah satunya yaitu sekolah kedokteran yang terkenal yaitu STOVIA atau School tot Opleideing van Inlandsche Aartsen. Yang saat itu berlokasi di Jakarta. Lalu para mahasiswa di sekolah itu sepakat untuk memperjuangkan nasib bangsa Indonesia, melalui pendidikan.
Pada akhirnya Budi Utomo pun lahir tanggal 28 Mei 1908 yang diketuai oleh Dr. Sutomo. Sejak berdirinya organisasi tersebut, maka tanggal 20 Mei 1908 diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Pendiri Budi Utomo yang lainnya yaitu Gunawan, Cipto Mangunkusumo dan R.T Ario Tirtokusumo.
Organisasi tersebut bukan hanya sebuah partai politik di awal mulanya, tetapi dengan tujuan utama yaitu untuk kemajuan Hindia Belanda. Ketika perang dunia yang pertama tahun 1914, organisasi ini pun terjun ke bidang politik. Budi Utomo juga mengadakan fusi ke Partai Indonesia Raya atau Parindra di tahun 1835. Sejak itulah Budi Utomo mengalami kemerosotan dan kemunduran di bidang politik.
2. Sarekat Islam (SI)
Tadinya Sarekat Islam bernama Sarekat Dagang Islam, yang terdiri dari sebuah perkumpulan para pedagang islam. SI didirikan di tahun 1911 di Kota Solo oleh H. Samanhudi. Yang menjadi koperasi perdagangan batik jawa, tujuan dari organisasi ini adalah untuk memajukan perdagangan di Indonesia di bawah panji-panji islam.
Keanggotaan dari SDI masih terbatas dengan lingkup pedagang saja, di awal mereka terbentuk. Tanggal 18 September 1912, organisasi SDI pun diubah namanya menjadi SI. Yang didirikan juga oleh beberapa tokoh dari SDI seperti misalnya H.O.S Cokroaminoto, Abdul Muis dan H Agus Salim.
Tanggal 29 Maret 1913, pengajuan supaya SI menjadi badan hukum ditolak oleh Gubernur Jenderal Idenburg. Hal itu memang disengaja oleh Belanda untuk memecah belah persatuan SI. Lalu di dalam kongres yang dilaksanakan pada tahun 1921 sudah ditetapkan adanya disiplin partai rangkap anggota, yang dimana setiap anggota tak boleh merangkap sebagai anggota organisasi yang lain khususnya PKI.
Sejak itulah SI pecah menjadi dua, yaitu :
- SI putih yang tetap berlandaskan pada nasionalisme di dalam islam, yang dipimpin oleh H.O.S Cokroaminoto, H. Agus Salim dan Suryopranoto serta berpusat di Yogyakarta.
- SI merah yang berlandaskan sosialisme kiri atau komunis, yang dipimpin oleh Semaun yang berpusat di Semarang.
3. Organisasi Pergerakan Indische Partij (IP)
Organisasi partai politik yang pertama di Indonesia adalah Indische Partij. Pendiri organisasi ini dikenal dengan nama tiga serangkai. Yang terdiri dari E.F.E Douwis Dekker (Danidirejo Setiabudi), R.M Suwardi Suryaningrat, dan Dr. Cipto Mangunkusumo. Organisasi ini didirikan tanggal 25 Desember 1912.
Tujuan IP sangat jelas yaitu untuk mengembangkan semangat nasionalisme dari bangsa Indonesia. Keanggotaan IP juga terbuka untuk siapa saja, tanpa harus membedakan suku, ras, golongan dan agama. Di tahun 1913 diselenggarakan persiapan perayaan 100 tahun pembebasan Belanda dari Perancis. Belanda juga meminta rakyat Indonesia untuk ikuta merayakan peringatan itu. Tetapi para Indische Partij menentang rencana itu.
Lalu Suwardi Suryaningrat menulis artikel yang dimuat di dalam harian De Express, yang berjudul Als Ik een Nederlander was yang berarti “Seandainya Aku Orang Belanda”. Kemudian Suwardi pun mengecam Belanda, bagaimana mungkin negara yang terjajah seperti Indonesia disuruh untuk merayakan kemerdekaan penjajah. Mendengar pernyataan itu pemerintah Belanda pun marah, dan akhirnya Douwes Dekker, Cipto Mangunkusumo, dan Suwardi Suryaningrat ditangkap dan dibuang ke Belanda.
Tahun 1908 Belanda mendirikan sebuah organisasi yang bernama Indische Vreeniging. Organisasi tersebut dipelopori oleh Sultan Kasayangan Soripada dan RM Suroto. Dan mahasiswa lainnya yang ikut dalam PI ini yaitu R. Pandji Sosrokartono, Gondowinoto, Notodiningrat, Abdul Rivai, Radjiman Wediodipuro (Wediodiningrat) dan Brentel.
Tujuan dari PI adalah untuk memerdekakan Indonesia. Dan mendapatkan sistem pemerintahan Indonesia yang bertanggung jawab untuk seluruh rakyat Indonesia. Dengan bergabungnya dua tokoh dari Indische Partij seperti Cipto Mangunkusumo dan Suwardi Suryaningrat, maka hal itu memberi pengaruh besar di dalam perkembangan organisasi Indische Vreeniging tersebut
4. Perhimpunan Indonesia
Tujuan dari PI adalah untuk memerdekakan Indonesia. Dan mendapatkan sistem pemerintahan Indonesia yang bertanggung jawab untuk seluruh rakyat Indonesia. Dengan bergabungnya dua tokoh dari Indische Partij seperti Cipto Mangunkusumo dan Suwardi Suryaningrat, maka hal itu memberi pengaruh besar di dalam perkembangan organisasi Indische Vreeniging tersebut
5. Partai Nasional Indonesia (PNI)
PNI didirikan tanggal 4 Juli 1927 di Bandung, dengan berdirinya PNI tidak terlepas dari keberadaan Algemeene Studie Club dan juga dilatarbelakangi oleh situasi sosial politik yang kompleks. Di tahun 1926 terjadilah pemberontakan dari PKI, yang membangkitkan semangat untuk menciptakan kekuatan yang baru untuk menghadapi pemerintah Belanda.
Pendirian PNI dihadiri oleh beberapa tokoh penting seperti Ir. Soekarno, Dr. Cipto Mangunkusumo, Soedjadi, Mr. Iskaq Tjokrodisuryo, Mr. Budiarto dan Mr. Soenarjo. Di awal berdirinya partai ini PNI berkembang dengan cukup pesat. Dan organisasi PNI bertujuan untuk mencapai Indonesia yang merdeka.
PNI menggunakan tiga asas untuk mencapai tujuan tersebut, yaitu Self help (berjuang dengan usaha sendiri) dan nonmendiancy, sikap terhadap pemerintah juga antipasi dan nonkooperasi. Dasar perjuangan PNI adalah Marhaenisme
Pendirian PNI dihadiri oleh beberapa tokoh penting seperti Ir. Soekarno, Dr. Cipto Mangunkusumo, Soedjadi, Mr. Iskaq Tjokrodisuryo, Mr. Budiarto dan Mr. Soenarjo. Di awal berdirinya partai ini PNI berkembang dengan cukup pesat. Dan organisasi PNI bertujuan untuk mencapai Indonesia yang merdeka.
PNI menggunakan tiga asas untuk mencapai tujuan tersebut, yaitu Self help (berjuang dengan usaha sendiri) dan nonmendiancy, sikap terhadap pemerintah juga antipasi dan nonkooperasi. Dasar perjuangan PNI adalah Marhaenisme
6. Pemufakatan Perhimpunan-Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia (PPPKI)
7. Partai Indonesia (Partindo)
Ketika Bung Karno menjadin anggota dari PNI lalu ditangkap di tahun 1929, organisasi PNI pun terpecah menjadi dua bagian yaitu Partindo dan PNI baru. Partindo juga didirikan di tahun 1929 oleh Sartono. Sejak berdirinya organisasi itu, Partindo mempunyai banyak anggota dan terjun ke dalam beberapa aksi politik yang menuju Indonesia merdeka. Tujuan serta asas dari Partindo ini sama dengan PNI, yaitu untuk mencapai Indonesia merdeka dan berasas Self Help dan nonkooperasi.
Dengan bergabungnya Ir. Soekarno di tahun 1932, sesudah ia dibebaskan dari penjara maka Partindo semakin kuat. Karena ada beberapa kegiatan yang sangat radikal yang menyebabkan pemerintah melakukan pengawasan dengan ketat. Partindo bubar di tahun 1936 karena tidak dapat berkembang lagi.
Dengan bergabungnya Ir. Soekarno di tahun 1932, sesudah ia dibebaskan dari penjara maka Partindo semakin kuat. Karena ada beberapa kegiatan yang sangat radikal yang menyebabkan pemerintah melakukan pengawasan dengan ketat. Partindo bubar di tahun 1936 karena tidak dapat berkembang lagi.
8. Partai Indonesia Raya (Parindra)
Organisasi ini berdiri di Solo tanggal 26 Desember 1935. Diketuai oleh Dr. Sutomo. Parindra memiliki tujuan yang sama dengan organisasi yang sebelumnya, yaitu untuk mencapai Indonesia yang merdeka. Selain itu asas politik dari Parindra adalah insidental artinya tidak berpegang pada asas kooperasi atau nonkooperasi.
Diantara tokoh Parindra yang terkenal membela kepentingan rakyat di Volksraad adalah Moh Husni Thamrin. Salah satu perjuangan dari Parindra adalah supaya para wakil Volksraad ini semakin bertambah, suara yang berkaitan dengan upaya dalam mencapai Indonesia merdeka semakin diperhatikan oleh pemerintah Belanda.
Hasil perjuangan dari Parindra di dalam Volksraad cukup berhasil karena terbukti bahwa Pemerintah Belanda mengganti istilah Inlandeer menjadi Indonesier
Diantara tokoh Parindra yang terkenal membela kepentingan rakyat di Volksraad adalah Moh Husni Thamrin. Salah satu perjuangan dari Parindra adalah supaya para wakil Volksraad ini semakin bertambah, suara yang berkaitan dengan upaya dalam mencapai Indonesia merdeka semakin diperhatikan oleh pemerintah Belanda.
Hasil perjuangan dari Parindra di dalam Volksraad cukup berhasil karena terbukti bahwa Pemerintah Belanda mengganti istilah Inlandeer menjadi Indonesier
9. Gerakan Rakyat Indonesia (Gerindo)
Gerindo didirikan oleh orang-orang bekas Parindra di Jakarta tanggal 24 Mei 1937. Tokoh lainnya yang ikut mendirikan Gerindo yaitu Sartono, Sanusi Pane dan Moh Yamin. Tujuan Gerindo yaitu nasional dan mencapai Indonesia yang merdeka. Karena didirikan oleh orang Parindra, maka Gerindro juga menganut asas insidential yang sama dengan Parindra.
Pergerakan Nasional
Mahasiswa Turun Kejalan untuk Berdemontrasi
Pada 25 Oktober 1965 dibentuklah suatu wadah untuk menaungi kaum muda dan mahasiswa yang sangat yakin bahwa orang-orang PKI adalah pihak yang paling bertanggungjawab atas tragedi tersebut. Wadah itu bernama Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia alias KAMI
Secara resmi, KAMI akhirnya terbentuk. Organisasi baru ini ternyata menguat dengan cepat karena mendapat dukungan dari TNI Angkatan Darat, juga dari kalangan agama termasuk Pemuda Ansor dari Nahdlatul Ulama (NU), hingga para mantan anggota Partai Sosialis Indonesia (PSI), Kemunculan KAMI segera diikuti oleh sejumlah wadah perhimpunan serupa seperti Kesatuan Aksi Pelajar Indonesia (KAPI), Kesatuan Aksi Pemuda dan Pelajar Indonesia (KAPPI), Kesatuan Aksi Sarjana Indonesia (KASI), Kesatuan Aksi Guru Indonesia (KAGI), Keastuan Aksi Buruh Indonesia (KABI), Kesatuan Aksi Wanita Indonesia (KAWI), dan lain-lain.
Rombongan KAMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia) ini pun segera menjalankan misinya dengan turun kejalan menggelar rangkaian aksi demonstrasi.
Mereka mengajukan Tiga Tuntutan Rakyat (Tritura), yakni
(1) Bubarkan PKI;
(2) Rombak/bubarkan Kabinet Dwikora; dan
(3) Turunkan harga kebutuhan pokok.
Muncul berbagai pernyataan sikap ketidakpercayaan dari kalangan masyarakat maupun mahasiswa terhadap sembilan partai politik dan Golongan Karya sebagai
pembawa aspirasi rakyat. Sebagai bentuk protes akibat kekecewaan, mereka
mendorang munculnya Deklarasi Golongan Putih (Golput) pada tanggal 28 Mei
1971 yang dimotori oleh Arif Budiman, Adnan Buyung Nasution, Asmara
Nababan.Dalam tahun 1972, mahasiswa juga telah melancarkan berbagai protes
terhadap pemborosan anggaran negara yang digunakan untuk proyek-proyek
eksklusif yang dinilai tidak mendesak dalam pembangunan, misalnya terhadap
proyek pembangunan Taman Mini Indonesia Indah (TMII) di saat Indonesia haus
akan bantuan luar negeri.
Protes terus berlanjut. Tahun 1972, dengan isu harga beras naik, berikutnya tahun
1973 selalu diwarnai dengan isu korupsi sampai dengan meletusnya demonstrasi
memprotes PM Jepang Kakuei Tanaka yang datang ke Indonesia dan peristiwa Malari pada 15 Januari 19744. Gerakan mahasiswa di Jakarta meneriakan isu
"ganyang korupsi" sebagai salah satu tuntutan "Tritura Baru" disamping dua
tuntutan lainnya Bubarkan Asisten Pribadi dan Turunkan Harga; sebuah versi
terakhir Tritura yang muncul setelah versi koran Mahasiswa Indonesia di
Bandung sebelumnya. Gerakan ini berbuntut dihapuskannya jabatan Asisten
Pribadi Presiden.
Perkembangan gerakan mahasiswa selanjutnya pada tahun 1978, yang dikenal
dengan peristiwa Buku Putih. Awalnya gerakan ini terjadi karena mahasiswa
mengkritik pemerintahan Soeharto selama 12 tahun. Pemerintahan Soeharto saat
itu terus menerus berlangsung kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah tanpa
adanya koreksi dari partai politik. Hal inilah yang mengakibatkan adanya
kesenjangan sosial yang terjadi di dalam kehidupan sehari-hari dimana adanya
rakyat kecil yang tertindas dan tekanan oleh kekuatan elite-elite politik, serta
menyebabkan perbedaan setatus yang menonjol dan berbagai praktek yang
merugikan rakyat kecil berlanjut tanpa dapat dicegah lagi.
Dengan melihat kondisi rakyat Indonesia saat itu maka timbulah beberapa
kelompok yang terdiri dari kalangan mahasiswa dan pihak universitas untuk
menentang kebijakan pemerintahan Soeharto, yang dilakukan dalam bentuk
diskusi dan aksi demonstrasi. Diskusi para mahasiswa pada tanggal 24-27
Oktober 1977 di Kampus ITB menghasilkan suatu rumusan tentang masalah
masalah kenegaraan yang mencakup bidang Ideologi, Politik, Ekonomi dan Sosial
Budaya serta penilaian terhadap kepemimpinan nasional. Namun, keputusan yang
paling berani dari pertemuan itu adalah lahirnya apa yang dikenal dengan ”Ikrar
mahasiswa Indonesia” yang jelas ditujukan sebagai ”serangan” terahadap
kepemimpinan nasional. Salah satu poin dari ”Ikrar mahasiswa Indonesia”
1973 selalu diwarnai dengan isu korupsi sampai dengan meletusnya demonstrasi
memprotes PM Jepang Kakuei Tanaka yang datang ke Indonesia dan peristiwa Malari pada 15 Januari 19744. Gerakan mahasiswa di Jakarta meneriakan isu
"ganyang korupsi" sebagai salah satu tuntutan "Tritura Baru" disamping dua
tuntutan lainnya Bubarkan Asisten Pribadi dan Turunkan Harga; sebuah versi
terakhir Tritura yang muncul setelah versi koran Mahasiswa Indonesia di
Bandung sebelumnya. Gerakan ini berbuntut dihapuskannya jabatan Asisten
Pribadi Presiden.
Perkembangan gerakan mahasiswa selanjutnya pada tahun 1978, yang dikenal
dengan peristiwa Buku Putih. Awalnya gerakan ini terjadi karena mahasiswa
mengkritik pemerintahan Soeharto selama 12 tahun. Pemerintahan Soeharto saat
itu terus menerus berlangsung kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah tanpa
adanya koreksi dari partai politik. Hal inilah yang mengakibatkan adanya
kesenjangan sosial yang terjadi di dalam kehidupan sehari-hari dimana adanya
rakyat kecil yang tertindas dan tekanan oleh kekuatan elite-elite politik, serta
menyebabkan perbedaan setatus yang menonjol dan berbagai praktek yang
merugikan rakyat kecil berlanjut tanpa dapat dicegah lagi.
Dengan melihat kondisi rakyat Indonesia saat itu maka timbulah beberapa
kelompok yang terdiri dari kalangan mahasiswa dan pihak universitas untuk
menentang kebijakan pemerintahan Soeharto, yang dilakukan dalam bentuk
diskusi dan aksi demonstrasi. Diskusi para mahasiswa pada tanggal 24-27
Oktober 1977 di Kampus ITB menghasilkan suatu rumusan tentang masalah
masalah kenegaraan yang mencakup bidang Ideologi, Politik, Ekonomi dan Sosial
Budaya serta penilaian terhadap kepemimpinan nasional. Namun, keputusan yang
paling berani dari pertemuan itu adalah lahirnya apa yang dikenal dengan ”Ikrar
mahasiswa Indonesia” yang jelas ditujukan sebagai ”serangan” terahadap
kepemimpinan nasional. Salah satu poin dari ”Ikrar mahasiswa Indonesia”
Mahasiswa Turun Kejalan untuk Berdemontrasi
Lahirnya Orde Baru
Lahirnya Orde Baru ditandai dengan dikeluarkannya Surat Perintah Sebelas Maret (SUPERSEMAR) dari Presiden Soekarno kepada Mayor Jenderal Soeharto. Supersemar telah memberikan kekuasaan penuh kepada Jenderal Soeharto untuk memulihkan keamanan dan ketertiban Negara. Dengan wewenang yang diberikan sesuai dengan isi Supersemar Men/Pangad segera melakukan tindakan tegas menjaga keamanan dan kestabilan jalannya roda pemerintahan. Orde Baru adalah suatu tatanan perikehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang didasarkan pada pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekwen. Orde Baru lahir sebagai bentuk koreksi total terhadap berbagai penyimpangan yang dilakukan pada masa Orde Lama
Kronologis lahirnya ORBA
a) 30 September 1965: Terjadinya pemberontakan G30S PKI
b) 11 Maret 1966: Letjen Soeharto menerima Supersemar dari presiden Soekarno untuk melakukan pengamanan
c) 12 Maret 1966: Dengan memegang Supersemar, Soeharto mengumumkan pembubaran PKI dan menyatakannya sebagai organisasi terlarang
d) 22 Februari 1967: Soeharto menerima penyerahan kekuasaan pemerintahan dari presiden Soekarno
e) 7 Maret 1967: Melalui sidang istimewa MPRS, Soeharto ditunjuka sebagai pejabat presiden sampai terpilihnya presiden oleh MPR hasil pemilu
f) 12 Maret 1967: Jenderal Soeharto dilantik menjadi presiden Indonesia kedua sekaligus menjadi masa awal mula lahirnya era orde baru.
Peristiwa-peristiwa Lahirnya ORBA
1. Aksi-Aksi Mahasiswa
Pada Sidang paripurna kabinet Dwikora tanggal 6 Oktober 1965, presiden memutuskan bahwa penyelesaian politik Gerakan 30 September akan ditangani langsung oleh presiden. Sementara itu, tuntutanpenyelesaian seadil-adilnya terhadap para pelaku Gerakan 30 September semakin meningkat. Tuntutan itu di pelopori oleh kesatuan aksi mahasiswa (KAMI), pemuda –pemuda(KAPPI),dan pelajar(KAPI). Kemudian muncul pula KABI(buruh),KASI(Sarjana),KAWI (Wanita),dan KAGI(guru). Pada tanggal 26 OKtober 1965, kesatuan-kesatuan aksi tersebut bergabung dalam satu front, yaitu FRONT PANCASILA.
Lahirnya Orde Baru ditandai dengan dikeluarkannya Surat Perintah Sebelas Maret (SUPERSEMAR) dari Presiden Soekarno kepada Mayor Jenderal Soeharto. Supersemar telah memberikan kekuasaan penuh kepada Jenderal Soeharto untuk memulihkan keamanan dan ketertiban Negara. Dengan wewenang yang diberikan sesuai dengan isi Supersemar Men/Pangad segera melakukan tindakan tegas menjaga keamanan dan kestabilan jalannya roda pemerintahan. Orde Baru adalah suatu tatanan perikehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang didasarkan pada pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekwen. Orde Baru lahir sebagai bentuk koreksi total terhadap berbagai penyimpangan yang dilakukan pada masa Orde Lama
Kronologis lahirnya ORBA
a) 30 September 1965: Terjadinya pemberontakan G30S PKI
b) 11 Maret 1966: Letjen Soeharto menerima Supersemar dari presiden Soekarno untuk melakukan pengamanan
c) 12 Maret 1966: Dengan memegang Supersemar, Soeharto mengumumkan pembubaran PKI dan menyatakannya sebagai organisasi terlarang
d) 22 Februari 1967: Soeharto menerima penyerahan kekuasaan pemerintahan dari presiden Soekarno
e) 7 Maret 1967: Melalui sidang istimewa MPRS, Soeharto ditunjuka sebagai pejabat presiden sampai terpilihnya presiden oleh MPR hasil pemilu
f) 12 Maret 1967: Jenderal Soeharto dilantik menjadi presiden Indonesia kedua sekaligus menjadi masa awal mula lahirnya era orde baru.
Peristiwa-peristiwa Lahirnya ORBA
1. Aksi-Aksi Mahasiswa
Pada Sidang paripurna kabinet Dwikora tanggal 6 Oktober 1965, presiden memutuskan bahwa penyelesaian politik Gerakan 30 September akan ditangani langsung oleh presiden. Sementara itu, tuntutanpenyelesaian seadil-adilnya terhadap para pelaku Gerakan 30 September semakin meningkat. Tuntutan itu di pelopori oleh kesatuan aksi mahasiswa (KAMI), pemuda –pemuda(KAPPI),dan pelajar(KAPI). Kemudian muncul pula KABI(buruh),KASI(Sarjana),KAWI (Wanita),dan KAGI(guru). Pada tanggal 26 OKtober 1965, kesatuan-kesatuan aksi tersebut bergabung dalam satu front, yaitu FRONT PANCASILA.
Mereka menyampaikan Tri Tuntutan Rakyat(TRITURA) kepada pemerintah, yang berisi :
1. Bubarkan PKI
2. Retool Kabinet DWIKORA
3. Turunkan Harga/Perbaikan Ekonomi
2. Kabinet Dwikora yang diSempurnakan
Pada hari pelantikan Kabinet Dwikora yang disempurnakan tanggal 24 Februari 1966 terjadi demonstrasi besar-besaran. Dalam bentrokan di sekitar istan mahasiswa UI yang bernama Arief Racham Hakim tewas tertembak oleh Cakrabirawa, dan keesokan harinya Presiden sebagai Panglima Komando Gayang Malaysia membubarkan KAMI. Pada tanggal 8 Maret 1966 Departemen Luar Negri yang di pimpin oleh Dr. Subandrio diserang oleh pelajar dan mahasiswa.
3. Surat Perintah 11 Maret 1966
Pada tanggal 11 Maret 1966, Presiden Soekarno mengadakan sidang pelantikan Kabinet Dwikora yang disempurnakan yang dikenal dengan nama “kabinet 100 menteri“. Pada saat sidang dimulai, Brigadir Jendral Sabur sebagai panglima pasukan pengawal presiden’ Tjakrabirawa melaporkan bahwa banyak “pasukan liar” atau “pasukan tak dikenal” yang belakangan diketahui adalah Pasukan Kostrad dibawah pimpinan Mayor Jendral Kemal Idris yang bertugas menahan orang-orang yang berada di Kabinet yang diduga terlibat G-30-S di antaranya adalah Wakil Perdana Menteri I Soebandrio. Mayor Jendral Soeharto mengutus tiga orang perwira tinggi (AD) ke Bogor untuk menemui Presiden Soekarno di Istana Bogor yakni Brigadir Jendral M. Jusuf, Brigadir JendralAmirmachmud dan Brigadir Jendral Basuki Rahmat. Setibanya di Istana Bogor, pada malam hari, terjadi pembicaraan antara tiga perwira tinggi AD dengan Presiden Soekarno mengenai situasi yang terjadi dan ketiga perwira tersebut menyatakan bahwa Mayjend Soeharto mampu mengendalikan situasi dan memulihkan keamanan bila diberikan surat tugas atau surat kuasa yang memberikan kewenangan kepadanya untuk mengambil tindakan. Menurut Jendral (purn) M Jusuf, pembicaraan dengan Presiden Soekarno hingga pukul 20.30 malam.
Presiden Soekarno setuju untuk itu dan dibuatlah surat perintah yang dikenal sebagai Surat Perintah Sebelas Maret yang populer dikenal sebagai Supersemar yang ditujukan kepada Mayjend Soeharto selaku panglima Angkatan Darat untuk mengambil tindakan yang perlu untuk memulihkan keamanan dan ketertiban.
4. Penyerahan Kekuasan
Pada tanggal 20 February 1967 presiden menandatangani surat penyerahan kekuasaan kepada Pengemban Supersemar Jendral Soeharto. Pada kamis pukul 19.30 bertempat di istana Negara dengan di saksikan oleh ketua presidium Kabinet Ampera dan para Menteri, Presiden/Mandataris MPRS/Panglima Tertinggi ABRI Ir.Soekarno dengan resmi menyerahkan kekuasaan kepada jendral Soeharto.
Pada tanggal 12 Maret 1967, Jendral Soeharto dilantik dan diambil sumpahnya sebagai Presiden RI. Dengan pelantikan Soeharto sebagai presiden tersebut, secara lagal formal pemerintahan Demokrasi Terpimpin yang kemudian dinamakan Orde Lama berakhir. Pemerintahan baru di bawah kepemimpinan presiden Soeharto yang kemudian di sebut Orde Baru pun mulai menjalankan pemerintahannya.
Lahirnya Orde Baru
Teori Kudeta G30 S/PKI
1). Gerakan 30 September merupakan persoalan internal Angkatan Darat (AD)
Dikemukakan antara lain oleh Ben Anderson, W.F.Wertheim, dan Coen Hotsapel, dalam teori ini menyatakan bahwa peristiwa Gerakan 30 September 1965 merupakan suatu peristiwa yang timbul akibat adanya persoalan di kalangan Angkatan Darat itu sendiri. hal ini misalnya didasarkan pada pernyataan pemimpin gerakan PKI, yaitu Letnan Kolonel untung yang menyatakan bahwa para pemimpin AD hidup bermwah mewahan dan memiliki perbedaan pendapat
Dikemukakan antara lain oleh Ben Anderson, W.F.Wertheim, dan Coen Hotsapel, dalam teori ini menyatakan bahwa peristiwa Gerakan 30 September 1965 merupakan suatu peristiwa yang timbul akibat adanya persoalan di kalangan Angkatan Darat itu sendiri. hal ini misalnya didasarkan pada pernyataan pemimpin gerakan PKI, yaitu Letnan Kolonel untung yang menyatakan bahwa para pemimpin AD hidup bermwah mewahan dan memiliki perbedaan pendapat
2). Dalang Gerakan 30 September adalah Dinas Intelijen Amerika Serikat (CIA).
Teori ini dikemukakan oleh penulis yang bernama Peter Dale Scott atau Geoffrey Robinson. Dalam bukunya tertulis bahwa Amerika Serikat sangat khawatir indonesia jatuh ke tangan komunis, karena Ideologi AS bertentangan dengan Ideologi Komunis. PKI pada masa itu memang sedang kuat kuatnya menanamkan pengaruh di indonesia, terbukti lebih dari 3 Juta penduduk Indonesia bergabung dalam Organisasi komunisme tersebut
3). Gerakan 30 September merupakan pertemuan antara kepentingan Inggris – Amerika Serikat
Teori ini diutarakan oleh Greg Poulgrain. Menurut teori ini Gerakan 30 September 1965 adalah suatu titik temu antara keinginan inggris yang ingin sikap konfrontatif soekarno terhadap malaysia bisa di akhiri melalui kudeta kekuasaan soekarno, Inggris bekerjasama dengan AS agar Indonesia terbebas dari komunisme.
Teori ini diutarakan oleh Greg Poulgrain. Menurut teori ini Gerakan 30 September 1965 adalah suatu titik temu antara keinginan inggris yang ingin sikap konfrontatif soekarno terhadap malaysia bisa di akhiri melalui kudeta kekuasaan soekarno, Inggris bekerjasama dengan AS agar Indonesia terbebas dari komunisme.
4). Soekarno adalah dalang Gerakan 30 September
Teori ini di katakan oleh Anthony dake dan john hughes. ini beranjak dari asumsi bahwa soekarno berkeinginan melenyapkan kekuatan yang menentang dirinya, kekuatan tersebut berasal dari sebagian perwira tinggi Angkatan Darat saat itu. Karena PKI sangat dekat dengan Soekarno, partai ini pun terseret, adapun dasar teori ini antara lain berasal dari kesaksian Shri Biju Patnaik, seorang pilot asal india yang menjadi sahabat banyak pejabat indonesia sejak masa revolusi
Teori ini di katakan oleh Anthony dake dan john hughes. ini beranjak dari asumsi bahwa soekarno berkeinginan melenyapkan kekuatan yang menentang dirinya, kekuatan tersebut berasal dari sebagian perwira tinggi Angkatan Darat saat itu. Karena PKI sangat dekat dengan Soekarno, partai ini pun terseret, adapun dasar teori ini antara lain berasal dari kesaksian Shri Biju Patnaik, seorang pilot asal india yang menjadi sahabat banyak pejabat indonesia sejak masa revolusi
5). Teori Chaos (Tidak ada pemeran tunggal).
Dikemukakan antara lain oleh Ir Soekarno pasca kejadian dan dibenarkan oleh John D. Legge, teori ini menyatakan bahwa tidak ada dalang tunggal dan tidak ada skenario besar dalam Gerakan 30 September 1965
6). Dalang Gerakan 30 September adalah PKI
Teori yang paling diyakini masyarakat Indonesia adalah teori ini, karena setelah revolusi pemerintahan Soeharto menanamkan teori ini di semua kalangan masyarakat saat itu. Menurut teori ini tokoh tokoh pki adalah penanggung jawab peristiwa tersebut, PKI dianggap ingin melakukan kudeta, dengan cara memperalat unsur unsur tentara
7). Dalang Gerakan 30 September adalah Soeharto
Pasca kejadian tersebut ia langsung terpilih menjabat sebagai pengganti Soekarno. Teori ini diyakini oleh beberapa masyarakat, Soeharto yang saat itu menjabat sebagai jendral AD menghilang dan tidak diculik oleh PKI, pasca kejadian kemudian ia muncul dalam menumpas PKI, kemungkinan strategi yang ia buat ialah strategi adu domba
Teori Kudeta G30 S/PKI
Partai Politik Pemenang Pemilihan Umum Pertama Tahun 1955
Dalam pelaksanaan pemilihan umum 1955 yang paling bersejarah di Indonesia, partai besar masih mendominasi dan memenangkan ajang nasional ini. Pemilihan Umum pertama yang digelar oleh Indonesia ini menjadi salah satu pembuktian atas demokrasi yang menjadi ideologi negara Indonesia. Berikut perolehan suara dari pemilu pertama:
Dalam pelaksanaan pemilihan umum 1955 yang paling bersejarah di Indonesia, partai besar masih mendominasi dan memenangkan ajang nasional ini. Pemilihan Umum pertama yang digelar oleh Indonesia ini menjadi salah satu pembuktian atas demokrasi yang menjadi ideologi negara Indonesia. Berikut perolehan suara dari pemilu pertama:
Sebenarnya, Pemilihan Umum Pertama Indonesia ini sudah direncanakan dan diagendakan sesegera mungkin setlah mendapatkan kemerdekaan pada tahun 1945. Namun karena kabinet yang sudah dibentuk pada saat itu dianggap masih belum siap karena belum stabil, maka pada akhirnya Pemilihan umum pertama di Indonesia baru bisa dilaksanakan pada tahun 1955. Pada pelaksanaan Pemilihan Umum 1955 tersebut, partai yang turut serta cukup banyak yang mewakili beberapa golongan di Indonesia. Pada Pemilu 1955, kontestan mencapai 172 tanda gambar yang bsia dipilih.
Hasil pemilu 1955 memang masih didominasi oleh pilihan rakyat kepada kesesuaian sejarah dan hubungan psikologi para kontestan Pemilihan umum 1955. Partai pemenang Pemilu 1955 sendiri empat besarnya diraih oleh partai politik besar dengan basis masa yang besar juga. Pemilu 1955 sendiri dilangsungkan dalam dua tahap yaitu tahap pertama dan tahap ke dua.
Pemilu tahap pertama: Dilaksanakan pada tanggal 29 September 1955 untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau Parlemen,
Pemilu tahap ke dua : Dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 1955 untuk memilih anggota Dewan Konstituante (Dewan Pembentuk Undang-Undang Dasar).
Pemilu berjalan lancar dan tertib. Empat partai yang muncul sebagai pemenang dalam Pemilu pertama adalah:
Partai Nasional Indonesia (PNI)(22,3 %)/57 kursi
Masyumi (20,9%)/57 Kursi
Nahdatul Ulama (NU) (18,4%)/ 45 kursi
Partai Komunis Indonesia (PKI) (15,4%)/39 kursi
Pemilu 1955 ini dikatakan sebagai pemilu paling jujur dan tertib di Indonesia. Sehingga hasil dari pemilu 1955 ini pun dianggap hasil yang fair bagi semua fihak. Setelah Pemilu berhasil dijalankan dengan tertib dan aman, maka kemudian dibentuklah kabinet baru. Kabinet setelah penyelenggaraan pemilu pertama Indonesia ini adalah Kabinet Ali Sastroamijoyo II pada Maret 1956.
Parpol Pemenang Pemilu Pertama Tahun 1955
Penyebab Runtuhnya Orde Baru
Orde baru identik dengan nama Soeharto, salah satu presiden di Indonesia dengan masa pemerintahan yang cukup lama yakni antara tahun 1967 sampai 1998.
Pada masa pemerintahan orde baru Indonesia memng mengalami masa kejayaannya, namun begitu pasti ada fase kemunduran dari sebuah rezim.
Ada banyak hal yang membuat rezim pemerintahan orde baru mengalami kejatuhan, ini karena banyaknya masalah yang kompleks terjadi di masyarakat
# Faktor Penyebab
1. Krisis Moneter
Sekitar juli 1997 nilai tukar rupiah yang turun dari angka Rp 2.575 per USD menjadi Rp 2.603 per USD. Justru merosot tajam di angka Rp 5.000 per USD pada akhir desember, dan justru sangat terpuruk tajam di angka Rp 16000 per USD pada maret 1998. Ini membuat seluruh masyarakat di indonesia dan seluruh penanam modal merasa panik yang akhirnya membuat mereka menarik semu saham yang telah ditanam di Indonesia. Keadaan ekonomi yang kacau menyebabkan masalah dimana-mana stabilitas nasional sungguh terguncang dan kacau.
Orde baru identik dengan nama Soeharto, salah satu presiden di Indonesia dengan masa pemerintahan yang cukup lama yakni antara tahun 1967 sampai 1998.
Pada masa pemerintahan orde baru Indonesia memng mengalami masa kejayaannya, namun begitu pasti ada fase kemunduran dari sebuah rezim.
Ada banyak hal yang membuat rezim pemerintahan orde baru mengalami kejatuhan, ini karena banyaknya masalah yang kompleks terjadi di masyarakat
# Faktor Penyebab
1. Krisis Moneter
Sekitar juli 1997 nilai tukar rupiah yang turun dari angka Rp 2.575 per USD menjadi Rp 2.603 per USD. Justru merosot tajam di angka Rp 5.000 per USD pada akhir desember, dan justru sangat terpuruk tajam di angka Rp 16000 per USD pada maret 1998. Ini membuat seluruh masyarakat di indonesia dan seluruh penanam modal merasa panik yang akhirnya membuat mereka menarik semu saham yang telah ditanam di Indonesia. Keadaan ekonomi yang kacau menyebabkan masalah dimana-mana stabilitas nasional sungguh terguncang dan kacau.
2. Utang Luar Negeri
Utang dari luar negeri yang dimiliki Indonesia semakin memperparah kondisi keuangan Indonesia. Walaupun sesesungguhnya utang tersebut bukanlah utang pemerintah saja namun juga utang yang dimiliki pihak swasta. Utang Indonesia hingga 6 februari 1998 mencapai USD 63,462 milliar, sedangkan utang yang dimiliki pihak swasta mencapai USD 73,962 milliar.
3. Penyimpangan UUD
Menurut UUD 1945, terutama dalam pasal 33 bahwa sistem perekonomian dijalankan dengan asas demokrasi ekonomi. Namun dalam kenyataannya yang terjadi justru dikusai oleh sebagian orang saja yakni para konglomerat dan terjadi monopoli ekonomi, atau dengan kata lain sistem ekonomi yang dijalankan merupakan sistem kapitalis.
4. Krisis Politik
Sistem politik di Indonesia pada masa orde baru yang sarat dengan KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme). Pada masa orde baru, kekuatan politik pun dibatasi. Seperti terlihat pada penyederhanaan partai politik yang hanya menjadi tiga partai saja yakni PPP, PDI dan Golongan Karya.
Sistem politik di Indonesia pada masa orde baru yang sarat dengan KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme). Pada masa orde baru, kekuatan politik pun dibatasi. Seperti terlihat pada penyederhanaan partai politik yang hanya menjadi tiga partai saja yakni PPP, PDI dan Golongan Karya.
5. Krisis Sosial
Keadaan sosial masyarakat yang majemuk menghadirkan masalah yang kompleks. Pembangunan yang tidak merata pada sebagian besar masyarakat pun menjadi pemicu terjadinya diskriminasi. Masalah sosial ini bersumber dari kesenjangan sosial yang ada dimasyarakat, terutama dengan adanya program transmigrasi. Meningkatnya transmigrasi penduduk pulau jawa ke wilayah pulau kalimantan, sulawesi dan irian jaya yang difasilitasi oleh pemerintah ternyata memiliki dampak negatif
Keadaan sosial masyarakat yang majemuk menghadirkan masalah yang kompleks. Pembangunan yang tidak merata pada sebagian besar masyarakat pun menjadi pemicu terjadinya diskriminasi. Masalah sosial ini bersumber dari kesenjangan sosial yang ada dimasyarakat, terutama dengan adanya program transmigrasi. Meningkatnya transmigrasi penduduk pulau jawa ke wilayah pulau kalimantan, sulawesi dan irian jaya yang difasilitasi oleh pemerintah ternyata memiliki dampak negatif
6. Praktek-praktek KKN
Berkurangnya rasa simpati masyarakat akibat praktek-praktek KKN yang seolah dihalalkan oleh pemerintah tanpa ada rasa sungkan ataupun malu. Krisis ini pun membuat para investor menarik seluruh modal yang ditanamkan di Indonesia secara besar-besaran yang semakin membuat Indonesia terjebak dalam krisis berkepanjangan
Berkurangnya rasa simpati masyarakat akibat praktek-praktek KKN yang seolah dihalalkan oleh pemerintah tanpa ada rasa sungkan ataupun malu. Krisis ini pun membuat para investor menarik seluruh modal yang ditanamkan di Indonesia secara besar-besaran yang semakin membuat Indonesia terjebak dalam krisis berkepanjangan
7. Tragedi Trisakti
Aksi demo yang dilakukan oleh mahasiswa trisakti beserta dosen dan staf kampus yang diikuti oleh lebih dari 10.000 mahasiswa dan digelar pada 12 mei 1988 yang pada intinya meminta pemerintah melakukan reformasi disegala bidang baik pemerintahan, ekonomi maupun politik yang menginginkan diadakannya sidang istimewa MPR. Namun aksi damai ini dinodai dengan adanya penembakan oleh aparat terhadap empat mahasiswa Trisakti yakni Hendriawan Sie, Heri Hartanto, Elang Mulya Lesmana, dan Hafidin Royan.
Aksi demo yang dilakukan oleh mahasiswa trisakti beserta dosen dan staf kampus yang diikuti oleh lebih dari 10.000 mahasiswa dan digelar pada 12 mei 1988 yang pada intinya meminta pemerintah melakukan reformasi disegala bidang baik pemerintahan, ekonomi maupun politik yang menginginkan diadakannya sidang istimewa MPR. Namun aksi damai ini dinodai dengan adanya penembakan oleh aparat terhadap empat mahasiswa Trisakti yakni Hendriawan Sie, Heri Hartanto, Elang Mulya Lesmana, dan Hafidin Royan.
8. Diskriminasi
Sikap diskriminatif pemerintah terhadap masyarakat keturunan Tiong hoa, sejak 1967 warga Tiong hoa dilarang mengeluarkan pendapat dan dianggap sebagai orang asing serta tak diakui sebagai warga negara Indonesia dan bahkan kedudukan mereka berada dibawah warga asli atau pribumi. Ini secara tersirat telah menghapuskan hak-hak mendasar yang dimiliki warga Tiong hoa. Dan tentu saja mencederai sejarah HAM dan juga tentunya sangat merusak makna dan sejarah bhinneka tunggal ika itu sendiri.
Sikap diskriminatif pemerintah terhadap masyarakat keturunan Tiong hoa, sejak 1967 warga Tiong hoa dilarang mengeluarkan pendapat dan dianggap sebagai orang asing serta tak diakui sebagai warga negara Indonesia dan bahkan kedudukan mereka berada dibawah warga asli atau pribumi. Ini secara tersirat telah menghapuskan hak-hak mendasar yang dimiliki warga Tiong hoa. Dan tentu saja mencederai sejarah HAM dan juga tentunya sangat merusak makna dan sejarah bhinneka tunggal ika itu sendiri.
Runtuhnya Orde Baru
Penyebab Indonesia Keluar dari PBB
Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) merupakan organisasi internasional yang secara resmi dibentuk pada 24 Oktober 1945, melalui ratifikasi piagam 5 negara anggota tetap dewan keamanan PBB yakni Perancis, Republik Cina, Uni Soviet, Inggris dan Amerika Serikat. Indonesia pada tanggal 7 januari 1965 dengan dinyatakannya keputusan untuk keluar dari keanggotaan organisasi internasional PBB melalui pidato langsung dari presiden Soekarno dalam rapat umum Anti pangkalan Militer Asing di kalarta.
Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) merupakan organisasi internasional yang secara resmi dibentuk pada 24 Oktober 1945, melalui ratifikasi piagam 5 negara anggota tetap dewan keamanan PBB yakni Perancis, Republik Cina, Uni Soviet, Inggris dan Amerika Serikat. Indonesia pada tanggal 7 januari 1965 dengan dinyatakannya keputusan untuk keluar dari keanggotaan organisasi internasional PBB melalui pidato langsung dari presiden Soekarno dalam rapat umum Anti pangkalan Militer Asing di kalarta.
Faktor utama yang menyebabkan presiden Soekarno mengambil kebijakan tersebut yakni terkait perselisihan negara Indonesia dengan negara Malaysia. Presiden Soekarno menganggapnya sebagai suatu ancaman bagi negara Indonesia di mana didirikannya negara Malaysia sebagai negara federasi Inggris tersebut dianggap sebagai salah satu langkah kolonialisme dan imperialisme barat. Bentuk konfrontasi terhadap Malaysia ini dimulai lewat rapat raksasa tanggal 3 Mei 1964 di Jakarta dimana Presiden Soekarno meneriakkan dua komando yakni pertama, pertinggi ketahanan revolusi. Kedua, bantu perjuangan revolusioner rakyat Malaya, Singapura, Sabah dan Serawak untuk menghancurkan Malaysia. Bahkan sebelumnya yakni pada 27 Juli 1963, Bung Karno telah menyerukan slogan 'Ganyang Malaysia'
Konfrontasi ini kemudian semakin memanas dengan rencana pengangkatan Malaysia sebagai anggota tidak tetap dewan keamanan PBB, tentu saja hal tersebut menyebabkan presiden Soekarno murka dan pada tanggal 31 Desember 1946 mengeluarkan ancaman lewat pidatonya untuk keluar dari organisasi internasional PBB jika hal tersebut benar-benar terjadi dengan poin-poin pidato sebagai berikut:
· Agar para anggota PBB tidak mendukung masuknya malaysia kedalam PBB
· Agar anggota-anggota PBB lebih memilih tetap tinggalnya Indonesia dalam PBB dari pada mendukung masuknya malaysia kedalam Dewan keamanan PBB
· Memperingatkan PBB bahwa Indonesia bersungguh-sungguh akan melaksanakan Niatnya.
Namun kenyataannya kemudian rencana tersebut tetap saja direalisasikan oleh PBB walaupun secara tegas telah menerima ancaman dari presiden Soekarno. Faktor inilah yang kemudian menjadi faktor pertama penyebab negara Indonesia melalui presiden Soekarno menyatakan keluar dari keanggotaan organisasi internasional PBB.
Konfrontasi ini kemudian semakin memanas dengan rencana pengangkatan Malaysia sebagai anggota tidak tetap dewan keamanan PBB, tentu saja hal tersebut menyebabkan presiden Soekarno murka dan pada tanggal 31 Desember 1946 mengeluarkan ancaman lewat pidatonya untuk keluar dari organisasi internasional PBB jika hal tersebut benar-benar terjadi dengan poin-poin pidato sebagai berikut:
· Agar para anggota PBB tidak mendukung masuknya malaysia kedalam PBB
· Agar anggota-anggota PBB lebih memilih tetap tinggalnya Indonesia dalam PBB dari pada mendukung masuknya malaysia kedalam Dewan keamanan PBB
· Memperingatkan PBB bahwa Indonesia bersungguh-sungguh akan melaksanakan Niatnya.
Namun kenyataannya kemudian rencana tersebut tetap saja direalisasikan oleh PBB walaupun secara tegas telah menerima ancaman dari presiden Soekarno. Faktor inilah yang kemudian menjadi faktor pertama penyebab negara Indonesia melalui presiden Soekarno menyatakan keluar dari keanggotaan organisasi internasional PBB.
Indonesia Keluar dari PBB
Masa Demokrasi Liberal Indonesia 1950-1959
Pada masa demokrasi liberal Negara Kesatuan Republik Indonesia mempergunakan Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) atau juga disebut Undang-Undang Dasar 1950. Setelah dibubarkannya RIS, sejak tahun 1950 RI Melaksanakan demokrasi parlementer-liberal dengan mencontoh sistem parlementer barat dan masa ini disebut Masa Demokrasi Liberal. Indonesia sendiri pada tahun 1950an terbagi menjadi 10 Provinsi yang mempunyai otonomi berdasarkan Undang-Undang Dasar Sementara 1950 (UUDS 1950) yang juga bernafaskan liberal.
Demokrasi Liberal sendiri berlangsung selama hampir 9 tahun, pada tanggal 5 Juli 1959 Presiden Soekarno mengumumkan dekrit presiden mengenai pembubaran Dewan Konstituante dan berlakunya kembali UUD 1945 serta tidak berlakunya UUDS 1950
Pelaksanaan Pemerintahan
Tahun 1950-1959 merupakan masa memanasnya partai-partai politik pada pemerintahan Indonesia. Pada masa ini terjadi pergantian kabinet, partai-partai politik terkuat mengambil alih kekuasaan. PNI dan Masyumi merupakan partai yang terkuat dalam DPR (Parlemen). Dalam waktu lima tahun (1950 -1955) PNI dan Masyumi secara bergantian memegang hegemoni poltik dalam empat kabinet yang pernah berlaku.
Adapun susunan kabinetnya sebagai berikut:
1.Kabinet Natsir (6 September 1950 - 21 Maret 1951)
2.Kabinet Sukiman (27 April 1951 – 3 April 1952)
3.Kabinet Wilopo (3 April 1952 – 3 Juni 1953)
4.Kabinet Ali Sastroamijoyo I (31 Juli 1953 – 12 Agustus 1955)
5.Kabinet Burhanuddin Harahap (12 Agustus 1955 – 3 Maret 1956)
6.Kabinet Ali Sastramojoyo II (20 Maret 1956 – 4 Maret 1957)
7.Kabinet Djuanda (9 April 1957- 5 Juli 1959)
Pada masa demokrasi liberal Negara Kesatuan Republik Indonesia mempergunakan Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) atau juga disebut Undang-Undang Dasar 1950. Setelah dibubarkannya RIS, sejak tahun 1950 RI Melaksanakan demokrasi parlementer-liberal dengan mencontoh sistem parlementer barat dan masa ini disebut Masa Demokrasi Liberal. Indonesia sendiri pada tahun 1950an terbagi menjadi 10 Provinsi yang mempunyai otonomi berdasarkan Undang-Undang Dasar Sementara 1950 (UUDS 1950) yang juga bernafaskan liberal.
Demokrasi Liberal sendiri berlangsung selama hampir 9 tahun, pada tanggal 5 Juli 1959 Presiden Soekarno mengumumkan dekrit presiden mengenai pembubaran Dewan Konstituante dan berlakunya kembali UUD 1945 serta tidak berlakunya UUDS 1950
Pelaksanaan Pemerintahan
Tahun 1950-1959 merupakan masa memanasnya partai-partai politik pada pemerintahan Indonesia. Pada masa ini terjadi pergantian kabinet, partai-partai politik terkuat mengambil alih kekuasaan. PNI dan Masyumi merupakan partai yang terkuat dalam DPR (Parlemen). Dalam waktu lima tahun (1950 -1955) PNI dan Masyumi secara bergantian memegang hegemoni poltik dalam empat kabinet yang pernah berlaku.
Adapun susunan kabinetnya sebagai berikut:
1.Kabinet Natsir (6 September 1950 - 21 Maret 1951)
2.Kabinet Sukiman (27 April 1951 – 3 April 1952)
3.Kabinet Wilopo (3 April 1952 – 3 Juni 1953)
4.Kabinet Ali Sastroamijoyo I (31 Juli 1953 – 12 Agustus 1955)
5.Kabinet Burhanuddin Harahap (12 Agustus 1955 – 3 Maret 1956)
6.Kabinet Ali Sastramojoyo II (20 Maret 1956 – 4 Maret 1957)
7.Kabinet Djuanda (9 April 1957- 5 Juli 1959)
Masa Demokrasi Liberal Indonesia 1950-1959
Pemberontakan PPRI dan PERMESTA
PRRI adalah singkatan dari Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia, sementara Permesta adalah singkatan dari Perjuangan Semesta atau Perjuangan Rakyat Semesta. Pemberontakan keduanya sudah muncul saat menjelang pembentukan Republik Indonesia Serikat (RIS) tahun 1949.
Pemberontakan PRRI terjadi di Sumatera sedangkan Permesta terjadi di Sulawesi pada tahun 1956 hingga 1958. Pada pemberontakan ini sebagian perwira tentara di Sumater dan SuLawesi membentuk dewan-dewan regolusi dan merebut kekuasaan dari pemerintah pusat. Dewan dewan ini adalah Dewan Banteng di Sumatera Barat, Dewan Gajah di Sumatera Utara, Dewan Garuda di Sumatera Selatan dan Dewan Manguni di Manado.
Latar belakang pemberontakan PPRI dan Permesta
Pemeberontakan ini dilandasi kekecewaan para politis dan perwira di daerah atas kebijakan pemerintah pusat Republik Indonesia yang berbasis di Jakarta. Pemerintah pusat dianggap terlalu mengistimewakan pulau Jawa dibanding pulau luar. Selain itu kebijakan pemerintah pusat dianggapnterlalu sentralistis dan tidak memperhatikan kepentingan daerah.
Selain itu, kedekatan presiden Sukarno dengan PKI juga membuat para perwira dan poltisi di daerah tidak senang, karena mereka banyak yang sangat anti komunis dan pro barat. Hal lain yaitu pada masa itu Indonesia sangat tidak stabil dalam sisi politis karena sisten Demokrasi Liberal yang menganut pemerintahan parlementer. Pada masa ini kabinet dan perdana menteri berkali kali ganti karena mendapat mosi tidak percaya dari parlemen.
Pemberontakan PRRI Permesta ini bisa dilumbuhkan setelah operasi militer yang dipimpin Jenderal Ahmad Yani dan Nasution merebut kota besar basis pendukung PRRi Permesta. Sisa pemberontak menyerahkan diri setelah pemerintah pusat memberikan amnesti atau pengampunan pada bekas pemberontak.
Pemberontakan PPRI dan PERMESTA
Tujuan Pemberontakan DI/TII (Darul Islam/Tentara Islam Indonesia) di berbagai daerah Indonesia
1. Tujuan DI/TII di Jawa Barat yang dipimpin oleh Kartosuwiryo (7 Agustus 1949)
- Mendirikan sebuah negara dengan dasar syariat Islam berupa AL Qur’an dan Hadist di
wilayah Indonesia.
- Menolak Perjanjian Renville
- Mengatasi Dominasi Komunis dan Sosialis
2. Tujuan DI/TII di Aceh yang dipimpin oleh Daud Beureuh (20 September 1953)
- Mengembalikan Otonomi Propinsi Aceh
- Mencegah Kembalinya Kekuasaan Uleebalang
- Penegakkan Syariat Islam
3. Tujuan DI/TII di Kalimantan Selatan yang dipimpin oleh Ibnu Hajar
DII / TII di Kalimantan Selatan lebih bertujuan untuk menyalurkan aspirasi rakyat yang dirasakan menjadi nomor dua oleh pemerintahan orde lama. Bergabung dengan NII, dharapkan membuat asipirasi mereka lebih diperhatikan.Agama yang dianut oleh sebagian besar juga masyarakat Kalimantan Selatan. Pemberontakan DI / TII di Kalimantan selatan berhasil dipadamkan. TNI Angkatan Darat berhasil menaklukkan mereka. Ibnu Hajar menyerah pada bulan Maret tahun 1965
4. Tujuan DI/TII di Sulawesi Selatan yang dipimpin oleh Kahar Muzakkar Sebagai reaksi terhadap banyaknya anggota tentara Kesatuan gerilya Sulawesi Selatan yang tidak diterima sebagai tentara RI. Padahal mereka merasa sudah turut berjuang mempertahankan kemerdekaan. Tujuan lainnya, yaitu menjadi bagian dari NII Kartosuwiryo yang menjadikan syariat Islam sebagai dasar negara.
5. Tujuan DI/TII di Jawa Tengah yang dipimpin oleh Amir Fatah
Mengatasi pengaruh komunis dan sosialisme yang semakin meluas dan mendirikan negara berdasarkan syariat Islam
1. Tujuan DI/TII di Jawa Barat yang dipimpin oleh Kartosuwiryo (7 Agustus 1949)
- Mendirikan sebuah negara dengan dasar syariat Islam berupa AL Qur’an dan Hadist di
wilayah Indonesia.
- Menolak Perjanjian Renville
- Mengatasi Dominasi Komunis dan Sosialis
2. Tujuan DI/TII di Aceh yang dipimpin oleh Daud Beureuh (20 September 1953)
- Mengembalikan Otonomi Propinsi Aceh
- Mencegah Kembalinya Kekuasaan Uleebalang
- Penegakkan Syariat Islam
3. Tujuan DI/TII di Kalimantan Selatan yang dipimpin oleh Ibnu Hajar
DII / TII di Kalimantan Selatan lebih bertujuan untuk menyalurkan aspirasi rakyat yang dirasakan menjadi nomor dua oleh pemerintahan orde lama. Bergabung dengan NII, dharapkan membuat asipirasi mereka lebih diperhatikan.Agama yang dianut oleh sebagian besar juga masyarakat Kalimantan Selatan. Pemberontakan DI / TII di Kalimantan selatan berhasil dipadamkan. TNI Angkatan Darat berhasil menaklukkan mereka. Ibnu Hajar menyerah pada bulan Maret tahun 1965
4. Tujuan DI/TII di Sulawesi Selatan yang dipimpin oleh Kahar Muzakkar Sebagai reaksi terhadap banyaknya anggota tentara Kesatuan gerilya Sulawesi Selatan yang tidak diterima sebagai tentara RI. Padahal mereka merasa sudah turut berjuang mempertahankan kemerdekaan. Tujuan lainnya, yaitu menjadi bagian dari NII Kartosuwiryo yang menjadikan syariat Islam sebagai dasar negara.
5. Tujuan DI/TII di Jawa Tengah yang dipimpin oleh Amir Fatah
Mengatasi pengaruh komunis dan sosialisme yang semakin meluas dan mendirikan negara berdasarkan syariat Islam
Tujuan Pemberontakan DI/TII
Pergolakan dan konflik yang terjadi di Indonesia tahun 1948-1965 dibagi ke dalam tiga bentuk pergolakan:
1. Peristiwa konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan ideologi Termasuk dalam kategori ini adalah pemberontakan PKI Madiun, pemberontakan DI/TII dan peristiwa G30S/PKI. Ideologi yang diusung oleh PKI tentu saja komunisme, sedangkan pemberontakan DI/TII berlangsung dengan membawa ideologi agama.
2. Peristiwa yang terjadi di Indonesia antara tahun 1948-1965 yang berkaitan dengan kepentingan (Vested Interest)
- pemberontakan oleh PKI yang dipimpin letnan kolonel untung, untuk merubah ideologi
menjadi komunis
- pemberontakan kartosuwiryo ingin menggantikan indonesia menjadi negara islam
- pemberontakan kahar muzakar untuk mengangkat semua anak buah menjadi TNI
3. Peristiwa konflik dan pergolakan yang berkait dengan sistem pemerintahan
Termasuk dalam kategori ini adalah persoalan negara federal dan BFO (Bijeenkomst Federal Overleg), serta pemberontakan PRRI dan Permesta. Masalah timbul di federaasi ketika perjanjian Linggajati, Indonesia disepakati akan berbentuk negara serikat/federal dengan nama Republik Indonesia Serikat (RIS). BFO sendiri adalah badan musyawarah negara-negara federal di luar RI, yang dibentuk oleh Belanda. Awalnya, BFO berada di bawah kendali Belanda, namun makin lama badan ini makin bertindak netral
Sedangkan pemberontakan PRRI dan Permesta merupakan pemberontakan yang terjadi akibat adanya ketidakpuasan beberapa daerah di wilayah Indonesia terhadap pemerintahan pusat.
1. Peristiwa konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan ideologi Termasuk dalam kategori ini adalah pemberontakan PKI Madiun, pemberontakan DI/TII dan peristiwa G30S/PKI. Ideologi yang diusung oleh PKI tentu saja komunisme, sedangkan pemberontakan DI/TII berlangsung dengan membawa ideologi agama.
2. Peristiwa yang terjadi di Indonesia antara tahun 1948-1965 yang berkaitan dengan kepentingan (Vested Interest)
- pemberontakan oleh PKI yang dipimpin letnan kolonel untung, untuk merubah ideologi
menjadi komunis
- pemberontakan kartosuwiryo ingin menggantikan indonesia menjadi negara islam
- pemberontakan kahar muzakar untuk mengangkat semua anak buah menjadi TNI
3. Peristiwa konflik dan pergolakan yang berkait dengan sistem pemerintahan
Termasuk dalam kategori ini adalah persoalan negara federal dan BFO (Bijeenkomst Federal Overleg), serta pemberontakan PRRI dan Permesta. Masalah timbul di federaasi ketika perjanjian Linggajati, Indonesia disepakati akan berbentuk negara serikat/federal dengan nama Republik Indonesia Serikat (RIS). BFO sendiri adalah badan musyawarah negara-negara federal di luar RI, yang dibentuk oleh Belanda. Awalnya, BFO berada di bawah kendali Belanda, namun makin lama badan ini makin bertindak netral
Sedangkan pemberontakan PRRI dan Permesta merupakan pemberontakan yang terjadi akibat adanya ketidakpuasan beberapa daerah di wilayah Indonesia terhadap pemerintahan pusat.
Pergolakan dan konflik di Indonesia tahun 1948-1965
Antara Kolonialisme dan Imperialisme
Makna Kolonialisme dan Imperialisme
1. Kolonialisme
Kolonialisme berasal dari kata “colonus” yang artinya petani. Istilah ini diberikan pada para petani Yunani yang pindah dari negerinya yang tandus dan pindah ke daerah lain yang lebih subur. Jadi, Kolonialisme adalah penguasaan terhadap suatu wilayah dengan tujuan untuk mengambil sumber daya alamnya2. Imperialisme
Berasal dari kata latin “imperare” yang artinya menguasai. Orang yang menguasai disebut imperator yang berarti raja atau penguasa. Imperium adalah daerah yang dikuasai imperator. Imperator menguasai bangsa yang mendiami wilayah imperium dengan alasan agar mereka merasa lebih aman atau lebih sejahtera. Jadi imperialisme adalah suatu sistem penjajahan langsung dari suatu negara terhadap negara lain dengan tujuan untuk menggunakan semua yang ada disanaLatar Belakang Bangsa Eropa datang ke Indonesia
a) Adanya Perang Salib (1070-1291), mengakibatkan kota Konstatinopel jatuh ketanganTurki pda tahun 1453, perdagangan Eropa meroso
b) Keinginan mencari rempah-rempah yang sulit didapatkan dan harganya mahal
c) Keinginan mencari Gold (kekayaan, emas, perak), Glory (kekuasaan/kejayaan) dan
Gospel (menyebarkan agama)
Dampak adanya Perang Salib adalah sebagai berikut
1) Jalur perdagangan Eropa dan Timur Tengah menjadi terputus. Apalagi dengan dikuasainya Konstantinopel, maka para pedagang Eropa mulai mencari jalan lain untuk mendapatkan rempah-rempah secara langsung.2) Bangsa Eropa mulai mengetahui kelemahan dan ketertinggalan mereka dari orang-orang Islam dan Timur, sehingga mereka mencoba untuk mengejar ketertinggalan itu dengan pengembangan Iptek secara besar-besaran.
3) Adanya motif balas dendam di kalangan orang-orang Kristen terhadap orang muslim karena kekalahannya dalam peperangan di dunia Timur dalam rangka menguasai jalur perdagangan.
Kekuasaan Bangsa-Bangsa Barat di Indonesia
Bangsa-bangsa Barat mencari daerah baru untuk memburu rempah-rempah melalui penjelajahan samudra, bangsa tersebut meliputi:
1. Portugis
Bangsa Portugis berhasil menanamkan kekuasan di Indonesia dari tahun 1511-1641. Pada tahun 151, armada penjelajah Portugis di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque tiba di Malaka dan terlibat peperangan dengan Sultan Malaka, Sultan Mahmud Syah. Alfonso mengerahkan 18 buah kapal perang ke Malaka. Dalam peperangan tersebut, Portugis berhasil memaksa Kerajaan Malaka untuk menyerah. Portugis menguasai Malaka sejak bulan November 1511. Setelah Malaka di kuasai Potrugis, perdagangan interinsuleryang bebas berubah menjadi perdagangan monopoli oleh Portugis.Pada tahun 1522, dari Pulau Hulu, bangsa Portugis melanjutkan perjalanan ke pulau ternate, Pelayaran ini dimaksudkan untuk menguasai daerah utama pengahasil rempah-rempah di Indonesia. Kedatangan armada bangsa Portugis ke Ternate disambut baik oleh raja-raja Ternate. Apalagi saat ini Portugis banyak membantu Ternate dalam pertikaian melawan Tidore. Kekuasaan bangsa Portugis di Ternate ditandai dengan pendirian benteng dan monopoli perdagangan rempah-rempah.
Setelah praktek monopoli yang dilakukan Portugis semakin nyata merugikan Ternate, para penguasa Ternate menolak Portugis. Puncak dari penolakan tersebut terjadi ketika Sultan Hairun, Raja Ternate dibunuh oleh Portugis. Pada tahun 1575 rakyat Ternate, dibawah pimpinan Baabullah, putra Sultan Hairun menyerang Portugis dan mengusir dari wilayah Maluku.
2. Spanyol
Pada tahun 1511, bangsa Portugis berhasil merebut dan menduduki Malaka. Kemudian pada tahun 1512 Portugis datang di Maluku. Tanpa diduga pada tahun 1521 Spanyol muncul dari arah Filipina dengan kapal Trinidad dan Victoria yang dipimpin oleh Kapten Sebastian del Cano. Selanjutnya, Spanyol menjalin hubungan dengan Tidore, saingan berat Ternate.Portugis merasa tidak senang ada saingan dari Spanyol di Tidore. Persaingan antara Portugis dan Spanyol kembali terjadi, namun pada tahun 1529 berhasil diselesaikan melalui Perjanjian Saragosa. Isi Perjanjian Saragosa yaitu Spanyol kembali ke Filipina sedangkan Portugis tetap di Maluku. Saat Portugis bersitegang dengan Spanyol, hubungan Ternate dan Tidore semakin memanas
3. Belanda
Mendengar keberhasilan orang-orang Spanyol dan juga Portugis dalam menemukan daerah baru, apalagi daerah penghasil rempah-rempah, para pelaut dan pedagang Belanda tidak mau ketinggalan. Tahun 1594 Barents mencoba berlayar untuk mencari dunia Timur atau Tanah Hindia melalui daerah kutub utaraPada tahun 1595 pelaut Belanda yang lain yakni Cornelis de Houtman dan Piter de Keyser memulai pelayaran. Kedua pelaut ini bersama armadanya dengan kekuatan empat kapal dan 249 awak kapal beserta 64 pucuk meriam melakukan pelayaran dan penjelajahan samudra untuk mencari tanah Hindia yang dikenal sebagai penghasil rempah-rempah
Dengan melihat pelabuhan Banten yang begitu strategis dan adanya hasil tanaman rempah-rempah di wilayah itu Cornelis de Houtman berambisi untuk memonopoli perdagangan di Banten. Dengan kesombongan dan kadang-kadang berlaku kasar, orangorang Belanda memaksakan kehendaknya. Hal ini tidak dapat diterima oleh rakyat dan penguasa Banten, rakyat mulai membenci bahkan kemudian mengusir orang-orang Belanda
Tahun 1598 van Heemskerck dengan armadanya sampai di Nusantara dan juga mendarat di Banten. Heemskerck dan anggotanya bersikap hati-hati dan lebih bersahabat
berlayar ke timur dan singgah di Tuban. Dari Tuban pelayaran dilanjutkan ke timur menuju Maluku. Di bawah pimpinan Jacob van Neck mereka sampai di Maluku pada tahun 1599
4. Inggris
Pemerintahan inggis mulai menguasai Indonesia sejak tahun1811 pemerintahan inggis mengangkat Thomas Stamford raffles (TSR) sebagai gubernur jendral di Indonesia . ketika TSR bekuasa sejak 17 september 1811, ia telah menempuh beberapa langkah yang di di pertimbangkan, baik di bidang ekonomi,social dan budaya.Penyerahan kembali wilayah Indonesia yang di kuyasai inggis di loaksanakan pada tahun 1816 dalam suatu penandatanganan perjanjian. Pemerintah di wakili oleh john fendall, sedangkan pihak dari belanda di wakili oleh Van der Cappelen. Sejak tahun 1816, berhakir kekuasaasn inggis di indonesia
Pada tahun 1811 louis napoleon mencopot kedudukan daendels, dengan alasan terlalu keras dalam menjalankan pemerintahan. Sebagai gantinya, dianggap jenderal janssens. Dalam masa pemerintahannya , janssens menghadapi kesulitan memulihkan pertahan yang belum stabil.
Pada tanggal 3 agustus 1811 inggris muncul di batapia. Peperangan tidak terlelakkan lagi. Janssens kalah dan menyerah dalam perjanjian tuntang. pulau jawapun berpindah tangan ke inggris.
Wilayah bekas hindia-belanda di serahkan kepada Thomas Stamford raffles sebagai penguasa baru. Raffles tidak begitu lama memerintah hindia-belanda , karena di eropa sedang terjadi perubahan politik baru, inggris dapat menguasai prancis. Inggris kemudian mengadakan perjanjian dengan belanda, yang di kenal dengan nama perjanjian London.
Akibat Kolonialisme dan Imperialisme
1. Bidang Politik
Baik Daendels maupun Raffles telah meletakkan dasar pemerintahan modern. Para Bupati dijadikan pegawai negeri dan diberi gaji, padahal menurut adat, kedudukan bupati adalah turun temurun dan mendapat upeti dari rakyat. Bupati telah menjadi alat kekuasaan pemerintah kolonial.Belanda dan Inggris juga melakukan intervensi terhadap persoalan kerajaan, misalnya soal pergantian tahta kerajaan sehingga imperialis mendominasi politik di Indonesia. Akibatnya peranan elite kerajaan berkurang dalam bidang politik, bahkan kekuasaan pribumi mulai runtuh.
2. Bidang Sosial Ekonomi
Eksploitasi ekonomi yang dilakukan bangsa Barat membawa berbagai dampak bagi bangsa Indonesia. Munculnya monopoli dagang VOC menyebabkan mundurnya perdagangan nusantara di panggung perdagangan internasional. Peranan syahbandar digantikan oleh para pejabat Belanda.Kebijakan tanam paksa sampai sistem ekonomi liberal menjadikan Indonesia sebagai penghasil bahan mentah. Eksportirnya dilakukan oleh bangsa Belanda, pedagang perantara dipegang oleh orang timur asing terutama bangsa Cina dan bangsa Indoensia hanya menjadi pengecer, sehingga tidak memiliki jiwa wiraswasta jenis tanaman baru serta cara memeliharanya.
Dengan dilaksanakannya politik pintu terbuka, maka:
- Pengusaha pribumi yang modalnya kecil kalah bersaing sehingga gulung tikar.
- Perkebunan di Jawa berkembang sedangkan di Sumatra kesulitan tenaga kerja sehingga
dilakukan program transmigrasi.
- Untuk mendukung program penanaman modal Barat di Indonesia pemerintah pelabuhan.
Untuk pembangunan tersebut digunakan tenaga secara paksa dengan sistem rodi (kerja
paksa)
- Dengan memperkenalkan sistem sewa tanah, terjadi pergeseran dari sistem ekonomi
barang ke sistem ekonomi uang yang juga menyebar di kalangan petani.
- Daerah Indonesia terisolasi di laut sehingga kehidupan berkembang ke pedalaman.
Kemunduran perdagangan di laut secara tak langsung menimbulkan budaya feodalisme di pedalaman. Dengan feodalisme rakyat pribumi dipaksa untuk tunduk/patuh pada tuan tanah Barat/Timur Asing. Sehingga kehidupan penduduk Indonesia megalami kemerosotan.
3. Bidang Budaya
Tindakan pemerintah Belanda untuk menghapus kedudukan menurut adat penguasa pribumi dan menjadikan mereka pegawai pemerintah, merutuhkan kewibawaan tradisional penguasa pribumi. Upacara dan tatacara yang berlaku di istana kerajaan juga disederhanakan dengan demikian ikatan tradisi dalam kehidupan pribumi menjadi lemah.Dengan merosotnya peranan politik maka para elit politik baik raja maupun bangsawan mengalihkan perhatiannya ke bidang senibudaya. Contoh Paku Buwono V memerintahkan penulisan serat Centhini, R.Ng Ronggo Warsito manyusun Kitab Pustakaraya Purwa, Mangkunegara IV menyusun kitab Wedatama dan lain-lain.
Berikut Peta Konsep Kolonialisme dan Imperialisme
KOLONIALISME Dan IMPERIALISME
Jenis Manusia Purba ada 3, yaitu:
1. Meganthropus Palaeojavanicus
Manusia purba Meganthropus ditemukan oleh Van Koenigswald tahun 1936 & 1941 di daerah Sangiran. Hasil penemuannya ini sering dikenal dengan nama Meganthropus Palaeojavanicus, artinya manusia raksasa dari Jawa.
Ciri-ciri Meganthropus paleojavanicus :
- Memiliki tulang rahang yang kuat
- Tidak memiliki dagu
- Menunjukkan ciri-ciri manusia tetapi lebih mendekati kera.
- Berbadan besar dan tegap
- Diperkirakan memakan tumbuh-tumbuhan
